Genderang UI Kembali Bertalu, Riyan Permana Putra Dukung Seruan Guru Besar UI Terkait Pemilu 2024
Bukittinggi – Dr (cand). Riyan Permana Putra, SH, MH, alumni Universitas Indonesia yang juga merupakan perintis Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Sumatera Barat mendukung aeruan guru besar Universitas Indonesia (UI) terkait Pemilu 2024.
Baca Juga:
Riyan mengungkapkan melalui laman media sosialnya pada Sabtu, (3/2/2024).
Ia menyatakan hari ini almamaterku Universitas Indonesia menyampaikan suara jernih bagi Indonesia. Setelah
pagi ini saya tertegun dan merasakan haru luar biasa ketika membaca @hariankompas : KAMPUS SERUKAN KEPRIHATINAN ! Dari @UGMYogyakarta @UIIYogyakarta @official_unand dan banyak lagi terdengar bergelombang dari Seluruh Indonesia, hingga kampusku “Kampus Perjuangan” @univ_indonesia. Kaum terpelajar dan terdidik tidak pernah meninggalkan kewajiban moral dan intelektual serta patriotik terhadap Pancasila, Merah Putih, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan #DemokrasiKonstitusional itulah alasan pada Mei 1998 seluruh kampus juga serentak bergerak bersama memperjuangkan #Reformasi1998 hingga rezim totaliter Orba-Soeharto tumbang.
Riyan juga menyitir Tan Malaka yang menayatakan bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali, imbuhnya.
Baca Juga:
Lalu Riyan melanjutkan, perjalanan #Demokrasi tidak mudah, harus direbut, dijaga, dirawat dan dipertahankan dari mereka yang anti-demokrasi. Berjuang, Melawan, dan Insya Allah Kita Menang, lanjutnya.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi beberapa relawan Anies Baswedan ini menyatakan memang di Pemilu 2024 nanti sangat didambakan kepemimpinan yang mempertahankan demokrasi. Maka, sebuah kabar baik bagi gerakan perubahan, bahwa keinginan perubahan disuarakan dari kampus, tegasnya.
Sebelumnya, gelombang pernyataan sikap dan keprihatinan perguruan tinggi atas kondisi perpolitikan dan demokrasi di Tanah Air terus membesar. Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), kini Dewan Guru Besar dan sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) juga menyuarakan Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan yang berisi keprihatinan yang sama atas kondisi tersebut.
Baca Juga:
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo di halaman Rektorat Kampus UI Depok, Jumat, 2 Februari 2024. Dalam pernyataannya, Harkristuti menyatakan seruan kampus perjuangan, di mana kampus UI sebagai lembaga yang seharusnya menjadi mata air bagi masyarakat.
“Bukan hanya pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan untuk masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok elit saja,” kata Harkristuti.
Harkristuti menyatakan, genderang UI bertalu kembali. Kampus UI adalah kampus perjuangan, yang telah melahirkan para petarung yang telah berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa Indonesia.
Baca Juga:
“Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya, sebut saja Arief Rahman pada 65. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada 1974 dan 1978 karena menolak penguasa yang otoriter,” tegas Harkristuti.
Sungguh tampak diam, kata Harkristuti, seakan sivitas akademika tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tupukan atau menulis gagasan di ujung pena. “Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat,” tandas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia di bidang Studi Hukum Pidana ini.
Lima tahun terakhir menjelang pemilu 2024 ini, sivitas akademika UI kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. “Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika. Menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami warga dan alumni UI, prihati atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi,” seru Harkristuti.
Baca Juga:
Hilangnya Etika Bernegara
Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, kata Harkristuti, terutama KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin, terhadpa berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Ia menambahkan, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan menyebabkan makin punahnya SDA (sumber daya alam), hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa.
lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan masyarakat adat, bangsa kita Bangsa Indonesia,” terang Harkristuti.
Baca Juga:
Guru besar dan sivitas akademika UI pun merasakan keresah dan kegeraman atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum. “Mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, dan membiarkan negara tanpa kelola, dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu,” sesalnya.
Harkristuti juga menyuarakan kecemasan sivitas akademika dan warga UI atas kegentingan yang terjadi saat ini akan menghancurkan bangsa dan ke-Indonesiaan. “Mr. Soepomo salah satu perumus konstitusi UUD 1945, rektor UI 1951-1954, UI harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak alumni UI dan warga Indonesia untuk merapatkan barisan,” seru Harkristuti.
Pertama, mengutuk segala bentuk kebebasan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menunut hak pilih rakyat dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil.
Baca Juga:
Ketiga, menuntut semua ASN, TNI/Polri, bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon capres dan cawapres. Keempat, menyerukan semua perguruan tinggi di Tanah Air untuk mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara di wilayah masing-masing.
“Mari kita jaga bersama demokrasi dan NKRI yang kita cintai dan banggakan,” tutup Harkristuti.(Fendy Jambak)
Baca Juga:
