PETI di Pasaman Barat Terus Berlangsung, Warga Minta Penambang Segera Ditindak
Pasaman Barat,SumbarEkspres.com – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Silaping, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, diduga terus berlangsung.
Informasinya, ada sekitar 15 uni alat berat jenis ekskavator terus mengeruk bantaran Sungai Batahan, yang biasanya sehari-hari airnya dijadikan masyarakat untuk berbagai aktifitas seperti mandi dan mencuci pakaian.
Baca Juga:
Seorang warga Pasaman Barat Efi (38) membenarkan aktifitas tambang emas ilegal itu terus berlangsung tanpa bisa tersentuh oleh hukum.
“Jika dibiarkan maka akan merusak ekosistem lingkungan yang ada. Apalagi sungai itu dijadikan tempat mandi dan aktivitas lainnya oleh warga sekitar,” kata Efi, Sabtu (12/4).
Menurut dia penambangan emas ilegal tidak hanya bisa merusak kualitas air sungai, tapi juga menyebabkan kerusakan pada sempadan sungai akibat pengerukan.
Baca Juga:
Dia juga mengatakan bagian yang dikeruk berdampak terhadap morfologi atau perubahan bentuk pada sempadan sungai, karena membentuk bukit-bukit tumpukan hasil galian.
Untuk itu dia mengharapkan agar para pemodal dan pemain tambang emas ilegal ini ditindak tegas, serta diperlukan pengawasan berkelanjutan dari berbagai pihak.
“Jika ini terus dibiarkan maka tunggu saja kerusakan lingkungan dan bencana alam melanda daerah sekitar sungai itu. Aktivitas ilegal ini sudah berlangsung tahunan,” ungkap Efi.
Baca Juga:
Lanjut Efi, penertiban yang pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum sepertinya tidak membuat para perusak lingkungan ini jera untuk menghentikan aktivitasnya.
Sebab, ketika aparat turun aktivitas alat berat tidak ditemukan. Namun, ketika aparat pulang alat berat kembali bekerja mengeruk kawasan Sungai Batahan itu.
Informasi yang dihimpun, para pemain tambang emas ilegal di Silaping kecamatan Ranah Batahan itu berkelompok-kelompok dan diduga dibeking dan dimodali oleh orang kuat.
Baca Juga:
Penambangan emas ilegal itu merata di Jorong Silaping Baru, Jarong Rao-Rao dan Jorong Paninjauan yang di Kecamatan Ranah Batahan.
Sementara itu Bupati Pasaman Barat Yulianto membenarkan maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di daerah nya. Untuk itu dia segera akan mengambil langkah-langkah terkait masalah kerusakan lingkungan ini pasca dirinya dilantik pada 25 Mei 2025 lalu.
“Saya sudah koordinasi dengan anggota DPRD Provinsi Sumbar terkait tindak lanjut pertambangan emas ilegal ini, agar bagaimana kerusakan lingkungan ini tidak merugikan masyarakat kedepannya,” kata Yulianto.
Baca Juga:
Dirinya juga akan segera turun kelapangan bersama dengan aparat penegak hukum serta pihak terkait memeriksa lokasi-lokasi yang diduga menjadi objek penambangan emas ilegal yang terjadi.
“Kita akan turun kelapangan untuk meninjau, mengajak dan mengimbau agar bagaimana untuk bisa secara bersama-sama bekerja sesuai regulasi dan tidak melanggar aturan hukum yang ada,” ungkap Yulianto.
Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Barat menyoroti aktivitas PETI yang terus berulang di Kabupaten Pasaman Barat.
Baca Juga:
Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Wengki Purwanto mengatakan berulang dan langgengnya kejahatan lingkungan seperti tambang ilegal adalah bukti pemerintah daerah dan penegak hukum gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Pembiaran tambang illegal akan meng-akumulasi krisis lingkungan, menempatkan masyarakat dalam ancaman bencana, dan menabung kerugian Negara,” kata Wengki.
Menurut Wengki, laporan kejadian di Pasaman Barat merupakan alat verifikasi bahwa aktor intelektual PETI tidak tersentuh hukum, mereka (seakan) lebih kuat dari penegak hukum.
Baca Juga:
“Pelaku utama dibalik alat berat dan bisnis BBM untuk PETI tentu tidak sulit mengungkapnya jika penegak hukum serius, konsisten dan bernyali memberantas akar kejahatan ini,” ujarnya.
Dia juga menambahkan pembiaran kejahatan tambang merupakan pembangkangan terhadap konstitusi, merusak mental generasi penerus bangsa, dan mempercepat Indonesia Cemas.
“Kejahatan lingkungan yang terus berulang, adalah bukti gagalnya seorang bupati, gubernur, kapolres dan kapolda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Wengki menambahkan. (Doni Saputra)
Baca Juga:
