Apresiasi Buku SBY, Riyan Permana Putra: Jadi Referensi Menata Demokrasi Indonesia
Bukittinggi – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuliskan pandangan yang dijadikan buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong.
Cover buku itu didominasi warna merah dan hitam. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan isi buku 24 halaman itu untuk pembelajaran para kader.
Baca Juga:
“Iya. Itu untuk pembelajaran kepemimpinan para kader Demokrat,” kata Andi Mallarangeng sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Senin (26/6).
Ditempat berbeda Kepala Bidang Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., yang juga merupakan perintis Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Sumatera Barat mengapresiasi buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong yang ditulis Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga:
“Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh berbagai kalangan. Selain berisi teori, di dalam buku ini juga membuat garis besar arah kerja yang diemban Presiden. Sehingga antara teori dan praktik seputar negara dan politik kesejahteraan, bisa dijelaskan secara detail, mendalam, dan komprehensif,” ujar Riyan di Bukittinggi, Senin (26/6/2023).
Riyan yang sangat tertarik dengan buku ini menjelaskan apa yang dikemukakan SBY adalah kekhawatiran terhadap ketidaknetralan presiden juga berpotensi abuse of power mengingat kekuasaan presiden sangat besar. Setidaknya presiden diduga menyalahi etika politik, yakni kepentingan politik dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dari sisi kepentingan sebagai pejabat politik, politik presiden adalah untuk kepentingan politik. Politik institusional presiden adalah untuk politik kebangsaan. Politik yang didedikasikan hanya untuk seluruh rakyat Indonesia, tambah Riyan.
Baca Juga:
“Ketika presiden menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk memengaruhi kontestasi pilpres, jelas itu melanggar konstitusi. Presiden akan dipersalahkan kalau kemudian pilpres diwarnai kecurangan. Sebab, salah satu tugas dan mandat setiap presiden adalah melaksanakan amanat pilpres langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil,” tegas Riyan.
Begitu dilantik sebagai presiden, dia menjadi milik seluruh bangsa, bukan segelintir orang. Karena itu, menjadi tidak masuk akal ketika presiden masih mengorganisasi relawan, menemui ketua umum partai pendukungnya, dan mengarahkan dukungan untuk calon tertentu. Relawan itu seharusnya bubar begitu pemilu usai, bukan justru dipelihara, lanjut Riyan.
Wajar seorang presiden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya mengalami kecemasan akan masa depannya. Namun kurang tepat kemudian jika mencampuri proses politik demokrasi dengan meng-endorse nama-nama tertentu agar dipilih oleh rakyat. Timbul kesan presiden kurang legawa kalau digantikan pemimpin yang bukan berasal dari kubunya, ujarnya.
Baca Juga:
Sebelumnya memang cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menuai pro dan kontra. Sebagian publik bingung bagaimana seharusnya seorang presiden bersikap.
Pak SBY sampai turun gunung menyampaikan pandangannya soal ini dalam sebuah buku. Sebagai mantan presiden, pendiri partai, jenderal & juga profesor, beliau punya kredensial dan kredibilitas untuk menyampaikan pandangannya terkait hal ini.
Apa isi bukunya?
Baca Juga:
Hari ini diluncurkan dan akan tersedia gratis untuk semua dalam format digital.
Bagi yang berminat format digital silahkan hubungi kami : 081285341919 atau akses di pengacarabukittinggi.com, tutup Riyan mengakhiri.(Fendy Jambak)
Baca Juga:
