Refnawati, S.H. sebut Studi Tiru Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Bukittinggi ke DHD Provinsi Sumbar untuk Perkuat Gerakan Perempuan Politik
Bukittinggi, SumbarEkspres.com- Dewan harian cabang KPPI Kota Bukittinggi studi tiru ke Dewan Harian Daerah (DHD) Provinsi Sumatra Barat di Padang pada hari ini Selasa, (7/3/2023).
Hal ini disampaikan Refnawati, S.H., selaku Bendahara DHC Kota Bukittinggi kepada SumbarEkspres.com saat dikonfirmasi tentang giat tersebut.
Rombongan DHC KPPI berangkat dari Kota Bukittinggi menuju Kota Padang pada pukul 07.00 WIB dengan menggunakan 2 (dua) unit minibus ujarnya.
Jajaran pengurus DHC KPPI Bukittinggi adalah:
Ketua – Dewi Anggraini, SE, MM
Sekretaris – Apt Linda Wardiyanti, S.Farm
Bendahara – Refnawati, SH
Bersama rombongan sebanyak 11 orang menuju Kota Padang.
Sesampai di Kota Padang sekitar jam 10.00 WIB, rombongan disambut oleh Ketua DHD KPPI Provinsi Sumatera Barat Ibuk Arniaty dengan didampingi Ibuk Yenny Sekjen DHD KPPI Provinsi beserta Ibuk Pengurus KPPI dari berbagai partai (lintas partai) imbuhnya.
Dalam kegiatan studi tiru tersebut diuraikan bahwa Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) merupakan pelopor gerakan perempuan politik yang memiliki relevansi kuat dengan akar historis perjuang perempuan di Indonesia tukasnya.
Kemudian dijabarkan Kaukus Perempuan Politik Indonesia sebagai perkumpulan perempuan lintas partai.
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan pemberdayaan politik perempuan perempuan dibidang politik yang diakibatkan oleh budaya politik patriarki di masyarakat dan parpol serta berbagai hambatan yang muncul dari dalam diri perempuan sendiri. Serta mendorong aktifitas perempuan diberbagai macam porpol untuk membentuk kaukus perempuan politik Indonesia paparnya.
Fokus kerja mereka adalah pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan dengan melalui dua strategi, yakni advokasi dan capacity building .
Fokus advokasi mereka adalah mendorong 30% keterwakilan perempuan di lembaga politik dan partai politik ulasnya.
Sementara capacity building dilakukan untuk meningkatkan kapasitas politik dan legislasi anggota-anggotanya untuk mengetahui bagaimana KPPI melakukan program-program pemberdayaan politiknya.
KPPI dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan yang terfokus pada keterwakilan perempuan di parpol dan parlemen pungkasnya.(Fendy Jambak)
